Antara Khuluk dan Gugatan Perceraian

Kewenangan absolut Pengadilan Agama (PA) dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, awalnya dalam ketentuan yang berada dalam UU tersebut PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam enam bidang saja, yaitu, perkawinan; kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; waqaf dan hibah. Kemudian dalam kurun waktu tujuh belas tahun UU No. 7 Tahun 1989 dianggap sudah tidak sesuai dan ideal lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akhirnya, di tahun 2006 lahir pembaharuan atas UU No. 7 Tahun 1989 dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 yang meluaskan kewenangan PA yang awalnya di enam bagian saja menjadi sembilan bagian dengan bertambahnya kewenangan dibidang infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Dalam UU No. 3 tahun 2006 ini juga dijabarkan mengenai orang-orang yang beragama Islam bukan berarti hanya orang yang beragama Islam saja akan  tetapi termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan PA sesuai dengan ketentuan UU ini.

Perkawinan merupakan salah satu kewenangan absolut PA yang pokok, dalam artian mayoritas perkara yang terdaftar di PA berupa perkara-perkara dibidang perkawinan. Perkara dibidang perkawinan sendiri pemaknaannya sangat luas, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dapat menjadi kewenangan PA seperti izin beristri lebih dari seorang, dispensasi kawin, perceraian karena talak, gugatan perceraian, beberapa contoh perkara tersebut merupakan bagian dari penjabaran kewenangan PA dalam bidang perkawinan. Selain yang telah disebutkan masih banyak lagi jenis perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan. Dari sekian banyak jenis perkara dalam bidang perkawinan, perkara bekenaan dengan perceraian masih menduduki peringkat teratas dalam kategori jenis perkara yang laris terdaftar di PA.

Perceraian secara umum dari sisi pihak yang mengajukan dapat dibagi menjadi 2 (dua), ada perceraian yang diajukan oleh suami dan perceraian yang diajukan oleh istri. Perceraian yang diajukan oleh suami dapat disebut perceraian karena talak sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri berdasarkan gugatan perceraian, ketentuan ini juga dijelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mendalami mengenai konsep gugatan perceraian, dapat diawali dari sebab atau alasan sehingga dibolehkannya mengajukan sebuah gugatan perceraian, hal demikian telah dijelaskan dalam Pasal 116 KHI dengan cukup rinci dan terbagi dalam 8 (delapan) sebab atau alasan. Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI bukan merupakan ketentuan komulatif, jadi apabila salah satu sebab sudah terpenuhi maka sudah mencukupi persyaratan materil awal bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke PA yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri. Meskipun antara satu sebab dengan sebab yang lain mempunyai ketentuan syarat yang berbeda-beda. Misalkan Gugatan perceraian karena sebab atau alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf (f) KHI yaitu apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebab tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi PA mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Gambaran singkat diatas menguraikan tentang maksud dari gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya dengan cara yang umum atau biasa. Akan tetapi, dalam KHI ternyata ada cara lain bagi istri yang ingin mengajukan perceraian yaitu dengan mengajukan khuluk. Secara jelas KHI membedakan antara prosedur gugatan perceraian biasa dengan khuluk. KHI menjelaskan Khuluk adalah sebuah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami ada titik kemiripan antara gugatan perceraian biasa dengan khuluk, tetapi hal mendasar yang membedakan antara gugatan perceraian biasa dengan gugatan perceraian dengan jalan khuluk tercermin dalam Pasal 148 KHI yang didalamnya menyatakan ketentuan cara pengajuan, implikasi hukum dan hak upaya hukum khuluk. Letak titik yang membedakan antara keduanya dapat dimengerti dari, pertama, khuluk harus menggunakan iwadl atau tebusan sedangkan gugatan perceraian biasa tidak harus menggunakan iwadl; kedua, khuluk melalui proses ikrar talak oleh suami didepan persidangan PA sedangakan gugatan perceraian biasa tidak melalui proses itu; ketiga, penetapan atas perkara khuluk tidak dapat dilakukan upaya hukum baik Banding ataupun Kasasi, sedangkan gugatan perceraian biasa dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi apabila belum merasa puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama; keempat, perceraian dengan menggunakan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: