Catatan Ringan Pengajuan Gugatan

  • Syarat Formal Gugatan yang dijelaskan oleh Edi Riadi dalam makalah yang disampaikan dalam acara orienatsi pemberkasan perkara Pengadilan Agama se wilayah PTA Pekanbaru 2010. Ada sembilan syarat fomal gugatan, yaitu:
  1. Penggugat harus memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan pokok gugatan;
  2. Gugatan memuat identitas Penggugat dan Tergugat minimal meliputi nama, umur, tempat kediaman;
  3. Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan;
  4. Gugatan harus memuat fakta kejadian;
  5. Gugatan harus mempunyai dasar hukum;
  6. Gugatan harus memuat tuntutan yang diminta secara rinci;
  7. Fakta kejadian dan dasar hukum dalam posita harus sejalan dengan tuntutan yang diminta, atau sebaliknya tuntutan yang diminta harus sejalan dengan fakta kejadian dan dasar hukum dalam posita;
  8. Surat gugatan harus dibuat dan ditandatangani sendiri oleh penggugat/atau kuasa hukumnya yang sah;
  9. Penggugat yang tidak bisa baca-tulis gugatan diajukan secara lisan dihadapan ketua atau hakim yang ditujuk oleh ketua pengadilan, yang selanjutnya akan dicatat dan ditanda tangani oleh ketua atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan atau dibubuhi cap jempol yang bersangkutan yang disahkan oleh ketua pengadilan/hakim yang ditunjuk oleh ketua setalh isinya dibacakan kepada penggugat;
  • Kelengkapan berkas yang harus disiapkan oleh pihak yang ingin berperkara tentunya pertama adanya surat gugatan dan ketentuanya dapat dipahami sesuai dengan kategori diatas. Kemudian fotocopy alat bukti yang ingin diajukan seperti fotocopy buku nikah dan KTP. Selanjutnya pihak membayar biaya panjar perkara ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. ketika tahap awal tersebut telah tuntas berkas kemudian akan dilengkapi oleh Pengadilan dengan dibentuknya Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan, tahapan ini sesuai dengan Pasal 92 dan 93 UU. No. 7 tahun 1989 tentang PA. Sekaligus dilengkapi penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera. Jangka waktu pembuatan PMH selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah perkara didaftarkan, hal ini mengacu ketentuan dalam Buku II tentang Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama. Kemudian, Ketua Majelis membuat Penatapan Hari Sidang (PHS) selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditunjuknya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Dasar hukum pembuatan PHS oleh Ketua Majelis dijelaskan dalam Pasal 121 HIR.
  • Apabila pihak yang berperkara menggunakan kuasa hukum, maka perlu diperhatikan surat penunjukan kuasa hukum harus telah dibuat sebelum gugatan tersebut didaftarkan. Catatan ini perlu dipertegas karena pernah terjadi permasalahan serupa misalkan, gugatan didaftarkan tanggal 12 Desember 2018 akan tetatpi surat penunjukan kuasa hukum tertanggal beberapa hari setelah itu. Kejadian seperti ini mungkin hanya sesuatu yang sederhana tapi pengaruhnya cukup signifikan ke proses persidangan dan keabsahan kuasa itu sendiri.
  • Catatan penting yang perlu diperhatikan ketika mengoreksi surat gugatan adalah kesesuaian antara jenis perkara, posita dan petitum. Harus saling berkaitan, kronologis dan logis. Jangan kemudian perkara tersebut merupakan jenis perkara cerai talak tapi dipetitumnya disebutkan menjatuhkan talak satu bain sughro, padahal seharusnya kalau jenis perkara tersebut merupakan cerai talak bunyinya seharusnya memohonkan ijin untuk menjatuhkan ikrar talak.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: