Penetapan Atas Permohonan, Bersifat Pertama dan Terakhir

Bagi kalangan yang mengenal tentang sitem peradilan Indonesia tentu mengerti tingkat lapisan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang berperkara. Tahapan judex factie atau menggali fakta peristiwa hukum berada di Pengadilan tingkat pertama yang umumnya secara kewenangan yuridiksi meliputi suatu kabupaten/ kota. Pengadilan tingkat pertama merupakan pintu pertama apabila ingin menuju ke upaya hukum berikutnya, konsepnya berurutan dari tingkat pertama ke tingkat berikutnya. Ketika putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat pertama dirasa belum terpenuhi hak keadilan dari pihak yang berpekara maka upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh ialah upaya hukum di Pengadilan tingkat banding. Berbeda dengan proses persidangan di Pengadilan tingkat pertama, di Pengadilan tingkat banding para pihak yang berpekara tidak diperlukan untuk hadir ke ruang persidangan dikarenakan konsep dasarnya ialah untuk melanjutkan pemeriksaan dari Pengadilan tingkat pertama. Yurisdiksi Pengadilan tingkat bandi melingkupi daerah provinsi, jadi setiap satu provinsi satu Pengadilan tingkat banding. Demikian pula apabila masih belum merasa cukup dengan putusan di Pengadilan tingkat banding maka pihak yang berkara dapat mengajukan pendaftaran kasasi di di Pengadilan tingkat kasasi yang Mahkamah Agung (MA), kewenangan MA sebatas judex juris atau mendalami landasan penerapan hukum dari perkara tersebut. Tingkatan upaya hukum ini telah dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU. No. 5 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No 3 tahun 2009. Pasal 43 ayat (1) mengatakan, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Akan tetapi, ternyata tidak semua jenis perkara dapat diajukan untuk banding. Dalam proses peradilan dikenal dua jenis produk yaitu putusan/ vonis dan penetapan. Ketika pihak yang berperkara mengajukan permohonan atau voluntair terhadap sesuatu dalam perkara tertentu, umumnya produknya berjenis penetapan. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Konsep ini sesuai dengan yang dituliskan M. Yahya Harahap dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama.

Terkadang UU atau peraturan yang ada menegaskan kalau perkara penetapan atas permohonan bersifat pertama dan terakhir. Akan tetapi terkadang disisi lain UU tidak menegaskan ketentuan serupa didalamnya, jadi antar satu kaidah peraturan dengan peraturan yang lain daling berkaitan dan melengkapi. Misalkan ketika berkaca di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 59 yang menjelaskan hak bolehnya mengajukan upaya hukum banding meskipun itu perkara permohonan poligami yang secara identitas produk cenderung berupa penetapan dengan catatan tertentu. Pasal 148 ayat (4) KHI justru menjelaskan ketentuan kalau tidak ada hak upaya hukum baik banding ataupun kasasi ketika itu berupa perkara gugatan perceraian dengan jalan khuluk. Itulah konsep tata aturan yang berlaku di Indonesia, yang perlu jadi catatan, peraturan yang ada tidak tepat ketika dipahami secara parsial saja, harus menyeluruh karena memang antar satu peraturan dengan peraturan yang lainnya terkadang mempunya hubungan erat dan tidak terpisahkan. Di Pasal 364 KUHPer tentang pengangkatan wali juga memberikan spesifikasi terkait batasan upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu tidak adanya hak upaya hukum banding.

Umumnya, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan atas permohonan adalah kasasi, kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985, pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang oleh UU tidak dapat dimohon banding. Memperhatikan penegasan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi. Pemahaman ini turut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: