Derden Verzet; Tidak Terbatas Waktu?

Sistem beracara di Pengadilan telah dirumuskan sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan pelayanan untuk perwujudan keadilan bagi masyarakat yang terjadi sengketa dan tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Ketika ada pihak berperkara di Pengadilan tingkat pertama belum merasa cukup dengan putusan yang telah ditentukan maka berhak baginya mengajukan upaya hukum ke Pengadilan tingkat banding dan apabila masih belum cukup dengan putusan Pengadilan tingkat banding maka dapat berlanjut lagi melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketiga jenis upaya hukum tersebut hal yang umum diketahui oleh masyarakat, selai itu sistem beracara ddi Pengadilan Indonesia juga mengakomodir jenis upaya hukum luar biasa. Istilah upaya hukum luar biasa berlaku untuk perkara derden verzet dan peninjauan kembali (PK). Salah satu alasan kedua upaya hukum ini dikategorikan luar biasa karena meskipun perkara derden verzet dan peninjauan kembali sedang berjalan tidak dapat untuk menangguhkan eksekusi.

Pada prinsipnya suatu putusan hanya mengikat kepada pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 KUHPerdata). Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak ketiga dirugikan oleh putusan Pengadilan. Pihak ketiga yang merasa dirugikan tersebut oleh hukum diberi hak mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan yang dianggap merugikan dirinya inilah yang dikenal dengan derden verzet. Perlawanan oleh pihak ketiga ini diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR/ Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg. Perlu digaris bawahi, antara derden verzet dan verzet atas verstek adalah dua jenis perkara yang berbeda, apabila derden verzet diajukan oleh pihak ketiga sedangkan verzet atas verstek diajukan oleh pihak tergugat semula.

Derden verzet paling lambat harus diajukan sebelum eksekusi selesai dijalankan. Apabila sudah selesai dijalankan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan baru. hal ini dipaparkan dalam buku M. Yahya Harahap berjudul Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, selain itu juga dikuatkan oleh A. Kadir Mappong dalam artikel menegnai permasalahan eksekusi yang dimuat dalam buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata bahwa “apabila eksekusi sudah terlanjur dilaksanakan maka perlawanan (derden verzet) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan yang bersangkutan hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat yang semula merugikan mereka”. Buku Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama karya H.A. Mukti Arto memberi klasifikasi jangka waktu pengajuan derden verzet yaitu:

  1. Sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap.
    Kondisi ini juga dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa derden verzet yang diajukan atas conversatoir beslag ((CB) sita jaminan) yang diletakkan Pengadilan dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.
  2. Sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan, jika tidak dalam dua ketentuan waktu ini maka yang dapat diajukan adalah gugatan biasa.

Perlawanan eksekusi dianggap sebagai perkara baru dengan nomor perkara baru. bukan nomor perkara yang sedang dilawan. Pemeriksaannya juga dilakukan seperti pemeriksaan biasa yakni seperti pemeriksaan perkara intervensi oleh pihak ketiga, dimana Penggugat asal menjadi Terlawan I dan tergugat asal menjadi Terlawan II. Derden verzet diperiksa seperti perkara gugatan biasa, sehingga dapat diputus verstek ataupun contradictoir. Penekanan pembuktian apa yang disengketakan lebih kepada pihak Pelawan karena pembuktian kepemilikan pihak Terlawan telah dianggap tuntas diproses persidangan perkara asal.

Pembahasan ini dapat diilustrasikan ketika ada sebauh perkara yang didalam putusan Pengadilan tingkat pertama menentukan tentang pembagian harta bersama, anggap saja perkara tersebut telah diputuskan pada tahun 2012. Satu tahun kemudian ada pihak ketiga diluar pihak yang berpekara tersebut merasa ada hak kepemilikannya yang tercederai dengan adanya putusan Pengadilan tadi. Pihak ketiga merasa ada sebagian harta benda miliknya yang turut disebutkan dalam harta bersama putusan tersebut. Dalam kondisi seperti ini pihak ketiga dapat mengajukan gugatan derden verzet dengan catatan penetapan eksekusi belum dilaksanakan.

Ketentuan waktu yang membolehkan pengajuan derden verzet dengan mensyaratkan sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan menjadikan waktu pengajuan derden verzet itu sendiri seolah luwes atau tidak terbatas, karena penetapan eksekusi dilaksanakan tidak dapat dipastikan waktunya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: