Artidjo; “Hakim Harus Lebih Pintar dari Pembuat Undang-undang”

Statement diatas dikemukakan oleh Dr. Artidjo Al Kostar, Mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, statement itu ia sampaikan pada saat acara Bincang Dengan Artidjo di ruang Media Centre Harifin A Tumpa, Jum’at 25 Mei 2018. Artidjo telah mendedikasikan 18 tahun usianya untuk mengemban amanah sebagai Hakim Agung dan telah memutus 19.708 perkara, sebuah pengalaman pengabdian yang  akan menorehkan peradaban baru untuk melengkapi wawasan masyarakat terlebih lagi untuk Hakim-Hakim digenerasi yang akan datang. Artidjo menambahkan “Para penegak hukum itu harus professional”. Untuk mencapai tingkat professional, menurut mantan pengacara tersebut seorang hakim harus memenuhi tiga kriteria, pertama Knowledge, Hakim harus memiliki pengetahuan yang luas, harus bisa memberi argumentasi hukum, kedua skill, keahlian, jam terbang, kapasitas tekhnis menerapkan hukum dan yang ketiga adalah integritas moral, untuk yang terakhir itu tidak ada sekolahnya, Artidjo menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada sekolah tentang kejujuran, tidak ada orang yang berani mengajarkan kejujuran, di manapun. “Kejujuran tidak bisa diajarkan, kejujuran hanya bisa dihidupkan.  karena Allah telah menginstal di tubuh ini, hati yang harus dijaga agar tetap bersih.” Beberapa Kutipan ini didapatkan melalui situs resmi mahkamahagung.com.

Kutipan, “Hakim harus lebih pintar dari pembuat Undang-undang”, juga menjadi kutipan yang dicatatkan dan diberi cetakan tebal dalam salah satu bab dalam buku Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan karya Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. menurut beliau statement tersebut tepat untuk menggambarkan keharusan seorang Hakim dalam berijtihad mengisi kekosongan payung hukum. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 memerintahkan supaya Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, ditengah-tengah perkembangan kehidupan sosial yang sedemikian dinamis, Hakim dengan ijtihadnya memiliki andil dan peran besar dalam memutuskan setiap permasalahan yang seiring berjalannya waktu variasi perkara pun juga semakin beragam, baik untuk menemukan hukumnya ataupun jika perlu menciptakan hukum.

Mukti Arto dalam bukunya juga mengutip sebuah Hadist, berkenaan dengan kewajiban dan tanggungjawab berijtihad yang dicontohkan oleh Mu’adz bin Jabal ketika diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi Hakim di Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu’adz: “Bagaimana kamu Mengadili Perkara?”, jawab Mu’adz:“Saya akan memutus perkara dengan ketentuan hukummyang ada dalam Kitabullah!”, Tanya Rasullulah lagi: jika tidak terdapat di dalam Kitabullah, bagaimana?”, jawab Mu’adz:”Dengan sunnah Rasullulah”, Tanya Rasullulah lagi: jika dalam sunnah Rasullulah juga tidak ada, bagaimana?” jawab Mu’adz:”Aku berijtihad dengan pendapatku sendiri!” Lalu Rasullulah SAW bersyukur: “Segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasullulah”. Hadist ini menjadi dasar kewajiban Hakim untuk berijtihad dalam memeriksa dan mengadili perkara meskipun tidak ada dasar atau payung hukumnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: