Serba- Serbi Gugatan Waris

Opini –

Gugatan Waris adalah jenis perkara contentius atau ada sengketa dalam perkara tersebut, hal itu yang kemudian membedakan antara perkara penetapan ahli waris dengan perkara gugatan waris itu sendiri. Apabila seorang pihak mengajukan perkara penetapan ahli waris tapi yang diminta dalam petitumnya masih menyinggung mengenai kejelasan harta warisan atau tirkah, tidak murni meminta untuk menetapkan masing-masing bagian ahli waris. Umumnya ketika itu terjadi Majelis Hakim menyarankan untuk mengajukan ulang perkara tersebut ke jenis perkara gugatan waris karena ketika tetap dipaksaan, akan menyebabkan kerancuan dan rentan terhadap kejelasan harta warisannya karena mekanisme perkara permohonan (volunter) identik dengan penetapan saja.

Beberapa hal penting yang harus difahami dan dilaksanakan kaitannya dengan pencatuman informasi ketika ingin mengajukan gugatan waris, selain hal-hal umum yang memang sedianya ada dalam sebuah surat gugatan seperti identitas para pihak yang terlibat dan kronologis peristiwa, hal lainnya yang patut ada dalam gugatan waris adalah

  1. Perlu dijelaskan secara terperinci dalam posita yang diajukan oleh para pihak terkait dengan kedudukan harta bersama dan harta yang memang telah dimiliki sebelum menikah. Jadi, argumentasi dalam posita diperkuat dengan adanya asal muasal harta yang akan diwariskan. Karena seperti yang dicantumkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya separuh harta bersama adalah milik salah satu pasangan, perbandingannya 50 : 50. Setelah terkumpul harta milik pewaris sebelum pekawinan terjadi dan harta bersama itu harta warisan atau tirkah yang sepatutnya dibagi kepada ahli waris.
  2. Persoalan silsilah nasab juga harus dicantumkan secara kronologi dan lengkap. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan hak-hak pihak-pihak yang memang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Secara berurutan perlu dijelaskan urutan nasab dari pewaris dari sisi vertikalnya terlebih dahulu, baik keatas atau kebawah, seperti anak, cucu dan kakek nenek. Selanjutnya dijelaskan urutan nasab dari pewaris dari sisi horisontalnya, seperti istri dan saudara sekandung.
  3. Kemudian gugatan waris terkadang dilengkapi dengan upaya sita seperti conservatoir beslag (sita jaminan), sita jaminan memiliki dasar hukum dalam Pasal 227 ayat (1) HIR. Ketika pihak yang mengajukan gugatan waris ini mencantumkan sita jaminan terlebih dahulu maka harus konskentif juga untuk menjalskan sesuatu yang menyebabkan dirinya merasa perlu menyelipkan sita jaminan dalam surat gugatannya. Karena dengan dijelaskannya sesuatu yang melatarbelakangi diajukannya sita jaminan tersebut pertimbangan Majelis Hakim akan lebih matang saat memberi keputusan tentang kebolehan atau tidaknya sita jaminan yang diajukannya tersebut. Tanggungjawab Majelis Hakim kemudian atas adanya tuntutan sita jaminan adalah menjawab status dari permintaan sita jaminan itu, apakah diterima, ditolak atau ditangguhkan didalam Penetapan Hari Sidang (PHS).

Beberapa catatan yang dipaparkan diatas dirasa penting karena praktek yang umumnya dijumpai dalam surat gugatan dalam perkara gugatan waris kerap lupa menjelaskan hal-hal penting diatas. Sehingga substansi dari surat gugatan tersebut tidak lengkap, karena ada penggalan peristiwa hukum yang tidak terakomodir.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: