“Eksistensi” Reglement op de Burgerlijke Rechvordering (B.Rv)

-Opini

Oleh: Ali Zia Husnul Labib, S.H
Tulisan ini ada atas challenge dari klik 

Mengulas mengenai sejarah sumber-sumber hukum yang disisakan oleh penjajah, muatan kolonialisme salah satu tujuannya merupakan untuk pemaksaan supaya daerah yang dijajah menjadikan negara penjajah sebagai tuan dan kiblat dari segala jenis aspek termasuk keteraturan hukumnya. Indonesia memiliki sejarah kelam, dijajah beratus-ratus tahun dan hari ini ada hal-hal yang itu bagian dari produk penjajahan masih melekat di Indonesia, yang terlihat jelas adalah produk-produk aturan hukum dari Belanda yang masih dianut dan dijadikan pedoman pokok pelaksanaan peradilan di Indonesia.

Tata aturan beracara di Pengadilan menjadikan Het Herzience Indonesie Reglement (HIR) dan Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RB.g) sebagai salah satu tulang punggung pelaksanaanya dan itu murni produk penjajahan. Ketika ditelaah secara menyeluruh, selain HIR dan RB.g banyak sumber hukum lain yang masih dianut dan difungsikan di Indonesia seperti Bugerlijke Wetbook voor Indonesia (B.W) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdeta, ada lagi Wetboek van Koophandel (Wv.K) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Beberapa sumber-sumber hukum peninggalan masa penjajahan Belanda tersebut masih dianut bisa jadi karena dianggap relevan dan tepat dengan kondisi hukum di Indonesia dan kemungkinan lainnya bisa juga karena Indonesia telah memiliki ratusan Profesor hukum ternama tetapi mungkin mereka merasa belum butuh untuk menggantikan sumber hukum peninggalan penjajah dengan sumber hukum baru yang dapat mengakomodir banyak aturan peninggalan penjajah, karena tidak dapat dipungkiri dibeberapa ketentuan sumber hukum peninggalan penjajah masih kental dengan kepentingan penjajah itu sendiri. Sumber-sumber hukum peninggalan penjajahan ketika dirasakan ternyata telah eksis dan bertahan di Indonesia diusia 73 tahun setelah Indonesia merdeka, sebuah waktu yang relatif cukup lama.

Selain beberapa displin sumber hukum yang telah disebutkan diatas yang secara keberlakuannya masih diakui di Indonesia, ada juga sumber hukum peninggalan penjajahan yang secara normatif tidak diakui akan tetapi secara praktek masih dirasa relevan untuk dilakukan, kalimat tersebut tepat kiranya untuk menggambarkan status dari Reglement op de Burgerlijke Rechvordering (B.Rv). Dulunya, B.Rv diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie Gerecht, dengan dihapuskannya kedua lembaga tersebut setelah masa penjajahan usai maka B.Rv ini sudah tidak diberlakukan lagi. Tetapi oleh karena hal-hal yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini dan untuk mengisi kekosongan hukum maka ada sebagian ketentuan-ketentuan dalam B.Rv yang masih digunakan dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum dan otomatis berlaku juga di lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, tentang formulasi surat gugatan,perubahan surat gugatan, intervensi, dwangsom dan beberapa ketentuan lainnya. Hal inilah yang disebutkan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama karya Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S,H., S.IP., M.Hum.

Kemudian yang perlu ditelaah lebih lanjut, letak landasan normatif yang menganulir keberlakuan dari B.Rv ternyata sejak adanya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 karena Pasal 5 ayat 1 UU tersebut dengan tegas menyatakan  berlakunya HIR dan RB.g, dalam hal ini hukum acara perdata yang dinyatakan resmi hanya HIR dan RB.g. dipertegas pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 19/ 1964 dan SEMA Nomor: 3/1965 yang menegaskan tentang berlakunya HIR dan RB.g. Adapun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 RB.g dengan tegas melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RB.g tersebut.

Bersinggungan dengan pembahasan awal paragraf tulisan ini, mungkin kesenjangan dan kerancuan berkenaan dengan tatanan, status penggunaan ataupun hirarkis sumber-sumber hukum di Indonesia bisa lebih teratur apabila terus dilakukan terobosan dan pembaharuan hukum disektor-sektor yang dirasa perlu disentuh dengan perubahan, misalkan di kategori sumber-sumber hukum peninggalan penjajah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: