“Contempt of Court; Wajah Baru Keadilan”

Oleh: Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Opini –

Citra Pengadilan di masyarakat beragam, secara umum masyarakat mengenal Pengadilan sebagai sebuah intansi letak masalah berkumpul dan pintu keadilan atas masalah-masalah tersebut. Pengadilan menjadi tumpuan atas keadilan, mereka yang akhirnya berperkara di Pengadilan tentu berharap hak atas keadilan yang dinantikannya terwujud. Dalam urusan keperdataan misalkan baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada Pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, Pengadilan adalah representasi keadilan terakhir yang dapat diakses oleh masyarakat.

Membahas mengenai keadilan sekupnya luas dan variabelnya beragam, terkadang keadilan ialah sesuatu yang sensitif karena keadilan identik dengan kebenaran dan kebenaran bisa jadi kembali ke subjek masing-masing, relatifitasnya melekat dengan status kebenaran itu sendiri. Maka dari itu ada hukum, kemudian dikenal hukum itu keadilan, hukum menjadi standarisasi penilaian atas sesuatu. Tidak heran kadang kala ketika ada diskursus dan perdebatan tentang keadilan tidak menemukan titik temu dan cenderung berlarut-larut. Intinya keadilan adalah hal yang subtansial untuk eksistensi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bersosial.

Pengadilan menampilkan rasa keadilannya melalui ijtihad yang telah dirumuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam bentuk sebuah putusan. Proses berperkara di Pengadilan terkadang memakan waktu yang tidak singkat bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun apabila pihak yang yang berperkara tersebut malukan upaya hukum dan juga tidak menghabiskan biaya ataupun tenaga yang relatif tidak sedikit, meskipun pada dasarnya penekanan proses berperkara di Pengadilan menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses panjang yang ditempuh oleh pihak yang berperkara di Pengadilan demi dirinya mendapatkan keadilan dalam putusan, dalam perkara tertentu putusan harus mengakomodir sifat comdemnatoir (putusan yang didalam amarnya mengandung unsur “penghukuman”) supaya putusan tersebut dapat dilakukan eksekusi atau putusan telah mencukupi nilai eksekutorial. Akan tetapi, perjuangan yang harus ditempuh pihak berperkara terkadang belum selesai sampai ke titik pemberian putusan tersebut, adakalanya pihak yang kalah atau yang dihukum yang sedianya harus melaksanakan apa yang disebutkan oleh Majelis hakim didalam amar putusannya tidak dapat menjalankan apa yang diminta secara sukarela. Padahal realisasi keadilan dari putusan yang telah ditetapkan majelis Hakim adalah ketika apa yang amarkan tadi dapat dipenuhi. Riskannya, proses peradilan yang relatif cukup panjang, mengeluarkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit tidak dapat menjamin pelaksanaan putusan seadil-adilnya sesuai dengan amar putusan itu sendiri padahal telah disebutkan dalam kepala putusan,”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Imbas jangka panjangnya ketika praktek seperti ini dibiarkan terjadi terus menerus tanpa ada sanksi yang jelas adalah nama baik institusi penegakan hukum itu sendiri, karena tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya ialah sebuah bentuk sikap pemghinaan dan pelecehan terhadap Pengadilan ataupun institusi penegakan hukum lainnya.

Hal demikian merupakan kendala mendasar yang harus diatasi, supaya hak yang diperjuangkan oleh mereka yang berperkara di Pengadilan tidak hampa atau ilusoir. Para pakar hukum dan lembaga pemerintahan menyadari permasalahan itu dan salah satu tawaran solusinya adalah dengan menghadirkan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 sebagai usulan DPR meskipun RUU ini tidak masuk dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan. Selain itu, konsep Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan juga diselipkan dalam RUU KUHP Bab terpisah yaitu Bab VI. Tindak pidana ini diatur mulai dari Pasal 328 sampai dengan Pasal 345. Salah satu catatan terpenting diantara Pasal-Pasal tersbut adalah adanya jenis perbuatan yang dapat dipidana salah satunya adalah “tidak mematuhi perintah Peradilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan”. Jadi, nantinya mereka yang tidak melaksanakan amar putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim dapat mendapatkan sanksi pidana yang setimpal.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Memulai
%d blogger menyukai ini: